Senin, 13 Juni 2011

Value For Money Sebagai Salah Satu Metode Pengukuran Kinerja

BAB I
Pendahuluan
Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Sejauh ini, pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, adalah pengukuran kinerja yang tradisional. Metoda ini memusatkan pada aspek keuangan saja. Penelitian ini menganalisa efektivitas capaian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta, yang merupakan salah satu dari organisasi sektor publik di Surakarta, dengan Value for Money dan Balanced Scorecard (BSC). Dengan menggunakan metode ini, capaian tidaklah hanya diukur dari aspek keuangan saja, tetapi juga dari aspek non keuangan, yaitu kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal, dan aspek tumbuh dan berkembang. Penelitian ini adalah jenis penelitian survei jenis deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah survei untuk tiga aspek, yaitu kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal, serta tumbuh dan berkembang. Sedangkan dalam aspek keuangan dan value for money menggunakan metode komparatif kuantitatif. Analisa Data adalah dengan proporsi penggunaan dan rata-rata. Hasil analisis dari value for money diperoleh hasil perhitungan rata-rata 92,25% untuk ekonomis, 93,65% untuk efisiensi, dan 99,1% untuk efektivitas, di mana nilai tersebut kurang dari 100% yang artinya kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta telah memenuhi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan untuk analisis BSC diperoleh hasil nilai rata-rata 2,97 untuk perspektif kepuasan pelanggan, 3,04 untuk perspektif operasi intenal bisnis, dan 2,84 untuk perspektif tumbuh dan berkembang dimana nilai tersebut di atas nilai rata-rata harapan. Sebagai kesimpulan, dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta berdasar analisis value for money adalah sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Dan juga mempunyai capaian efektif pada aspek non keuangan: kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal, serta tumbuh dan berkembang.
BAB II
Isi
2.1  Definisi Value For Money
Menurut University of Cambridge (2010), Pendanaan Pendidikan Tinggi Dewan Inggris (HEFCE) menggambarkan nilai uang dengan cara berikut:
'Nilai untuk uang' (VFM) adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik memperoleh dan memberikan, dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. Beberapa elemen mungkin subyektif, sulit diukur, tidak berwujud dan disalahpahami. Penghakiman Oleh karena itu diperlukan ketika mempertimbangkan apakah VFM telah tercapai atau tidak memuaskan. Tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan campuran kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, kesesuaian untuk tujuan, ketepatan waktu, dan kenyamanan untuk menilai apakah atau tidak, bersama-sama, mereka merupakan nilai yang baik ..
Erlendsson (2002) menyatakan:
Value for money (VFM) adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik memperoleh dan memberikan, dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. 
Dia melanjutkan dengan menambahkan:
Beberapa elemen mungkin subyektif, sulit diukur, tidak berwujud dan disalahpahami. Penghakiman Oleh karena itu diperlukan ketika mempertimbangkan apakah VFM telah tercapai atau tidak memuaskan. Tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan: 
·         Campuran kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, 
·         Kebugaran untuk tujuan, 
·         Ketepatan waktu, dan 
·         Kenyamanan untuk menilai apakah atau tidak, bersama-sama, mereka merupakan nilai yang baik.
Nilai uang adalah salah satu definisi dari kualitas (Harvey & Green, 1993).
Kualitas nilai uang melihat kualitas dalam hal pengembalian investasi. Jika hasil yang sama dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah, atau hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan biaya yang sama, maka 'pelanggan' memiliki kualitas produk atau jasa. Kecenderungan semakin bagi pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban dari pendidikan tinggi mencerminkan nilai-pendekatan uang.Semakin siswa membutuhkan nilai-untuk-uang untuk biaya peningkatan kepada mereka pendidikan yang lebih tinggi.

2.2   Value For Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud.
         Membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
         Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
         Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai  pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.
2.3   Pengukuran  Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money
Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan
sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan
semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan
outcome secara bersama-sama.
Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (tangible output), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (intangible output). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:
·         Ukuran kinerja, Umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah.
·          Indikator kinerja, Mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.
Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan:
a.       Sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando.
b.      Spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi.
c.       .Kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki kompetensi dan professional merupakan jaminan dukungan dalam pekerjaan.
d.      Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian reward dan punishment yang bersifat finansial.
e.       Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya. Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja personil dan organisasi.

2.3.1        Indikator Value For Money
Tuntutan masyarakat dalam value for money adalah: Ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, Efisien, bahwa penggunaan / pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta Efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran.
Indikator Value For Money, terdiri dari:
a.       Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi),
Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (spending less). Serta apa yang masuk ke dalam menyediakan layanan, seperti biaya per jam pekerja perawatan atau sewa per meter persegi akomodasi
Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (spending well).

b.      Indikator kualitas pelayanan (efektifitas),
Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (spending wisely). Selain itu, efektivitas bisa berarti ukuran dari dampak yang telah dicapai, yang dapat berupa kuantitatif atau kualitatif.Contohnya termasuk berapa banyak orang dicegah membutuhkan perawatan perumahan melalui menggunakan jasa rumah perawatan (kuantitatif), dan umpan balik dari berbagai bagian masyarakat dengan pengaturan untuk partisipasi penyewa (kualitatif). Hasil harus adil di masyarakat, sehingga langkah-langkah efektivitas harus mencakup aspek modal, serta kualitas. Keberlanjutan juga merupakan aspek yang semakin penting efektivitas.

2.3.2        Manfaat Indikator Kinerja
Manfaat indicator kinerja terdiri dari :
a.      Membantu memperjelas tujuan organisasi,
b.      Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan,
c.       Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial,
d.      Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan,
e.       Untuk menunjukkan standar kinerja,
f.       Untuk menunjukkan efektivitas,
g.      Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling menguntungkan untuk mencapai target sasaran,
h.      Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.



2.3.3        Langkah-langkah Pengukuran Value For Money
Dalam melakukan pengukuran Value for Money perlu adanya langkah – langkah pengukuran Value for Money agar hasil dari pengukuran Value for Money mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan publik. Untuk lebih jelas mengenai bagaimana langkah – langkah pengukuran Value for Money berikut langkah – langkahnya :

1.      Pengukuran Ekonomi,
Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (input) yang gunakan. Pertanyaan yang diajukan adalah:
·         Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang dianggarkan?,
·         Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?,
·         Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?.

2.      Pengukuran Efisiensi,
Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah:
a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama,
b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

3.      Pengukuran Efektifitas,
Efeketivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

4.      Pengukuran Outcome,

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur kualitas output terhadap dampak yang dihasilkan.
Pengukuran outcome memiliki 2 peran:
a.       Peran Retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu.
b.      Peran Prospektif, terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Dalam peran ini, pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik.

5.      Estimasi Indikator Kinerja,
Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut  didasarkan pada perkembangan cakupan layanan atau indicator kinerja.
Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan :

a.       Kinerja tahun lalu,
Kinerja tahun lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja, hal tersebut merupakan perbandingan bagi unit tersebut untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan.
b.      Expert Judgment,
Digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja
c.       Trend
Trend digunakan dalam mengestimasi indicator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit.
d.      Regresi,
adalah suatu model persamaan untuk melihat pengaruh variabel terikat (independent variables) terhadap variabel bebas (dependen variables).

2.4  Tujuan Value For Money
Manfaat Implementasi Konsep Value for Money
1.      Meningkatan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran 
2.      Meningkatkan mutu pelayanan public
3.      Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunan input
4.      Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public
5.      Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntanbilitas public
Tujuan yang dikehendaki terkait pelaksanaan value for money: 
ekonomi: hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya 
efisiensi: Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.  equity: Keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik. equality: Kesetaran dalam penggunaan sumber daya. 

2.5              Audit For Money

2.5.1                    Karakteristik Value For Money Audit
Performance audit pada dasarnya mirip perluasan audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan (Malan, 1984): suatu proses yang sistematis untuk memperoleh & mengevaluasi bukti secara obyektif tentang asersi atas tindakan & kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan standar  yang ditetapkan & kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak pengguna laporan tersebut. Fokus performance audit: pemeriksaan pada tindakan & kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja (Malan, 1984) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh & mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi & efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, & kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan & hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian kinerja yang dicapai dengan kriteria yg ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak pengguna laporan tersebut. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi mampu melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan pada standar tinggi dengan biaya rendah. Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan conventional audit adalah dalam hal laporan audit. 
a.                   audit konvensional, hasil audit berupa opini auditor secara independen & obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. 
b.                  VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

2.5.2                    Audit 3E

1)      Audit Ekonomi & Efisiensi

Ekonomi mempunyai arti biaya terendah Efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input), karena   diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat terwujud dengan
a.                   sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal, atau
b.                  output dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. 

Tujuan audit ekonomi & efisiensi adalah untuk menentukan
a.             apakah setiap entitas telah memperoleh, melindungi, & menggunakan sumber daya (seperti karyawan, gedung, ruang, & peralatan kantor) secara ekonomis & efisien;
b.             penyebab terjadinya praktik yang tak ekonomis atau tak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, & struktur organisasi.

The General Accounting Office Standards (1994) menegaskan bahwa audit ekonomi & efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah:
a.       Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat
b.      Melakukan pengadaan sdm, mutu & jumlah sesuai kebutuhan pada biaya terendah
c.       Melindungi & memelihara sumber daya yang ada secara memadai
d.      Menghindari duplikasi kegiatan yang tanpa atau kurang jelas tujuannya
e.       Menghindari pengangguran  atau berlebihan sumber daya
f.       Menggunakan prosedur kerja yang efisien;
g.      Menggunakan sumber daya yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas & kualitas yang tepat;
h.      Mematuhi persyaratan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, & penggunaan sumber daya
i.        Melaporkan ukuran sah & dapat dipertanggungjawabkan tentang kehematan dan efisiensi.

Pada audit ekonomi & efisiensi, ukuran output idealnya dispesifikasikan oleh organisasi yang bersangkutan dan ukuran tersebut digunakan untuk mengukur kinerja manajer. 
Auditor harus mampu menilai apakah output telah dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah atau apakah biaya yang terjadi dapat menghasilkan output yang lebih besar.
Untuk mengetahui apakah organisasi menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada  periode yang bersangkutan dengan :
a.             Standar yang telah ditetapkan sebelumnya,
b.             Kinerja tahun – tahun sebelumnya,
c.             Unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. 

Prosedur audit ekonomi dan efisienisi meliputi:
a.             Perencanaan audit,
b.             Mereview sistem akuntansi & pengendalian interen,
c.             Menguji sistem akuntansi & pengendalian interen,
d.            Melaksanakan audit,
e.             Menyampaikan laporan.

2)      Audit Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan.  Menurut Audit Commission (1986), efektivitas berarti menyediakan jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan  tujuannya. Tujuan audit efektivitas (audit program) untuk menentukan:
a. tingkat pencapaian hasil/manfaat yang diinginkan
b. kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya
c. apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang terendah.

Tujuan pelaksanaan audit efektivitas/audit program secara rinci adalah
a.       Menilai tujuan program (baru/sedang berjalan) apakah sudah memadai dan tepat;
b.      Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan;
c.       Menilai efektivitas program dan/atau unsur program secara terpisah;
d.      Mengidentifikasi faktor penghambat kinerja yang baik & memuaskan;
e.       Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif pelaksanakan program yang memberi hasil lebih baik & biaya lebih rendah;
f.       Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait;
g.      Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik;
h.      Menilai ketaatan terhadap peraturan yang berlaku untuk program tersebut;
i.        Menilai apakah SPM sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, & memantau tingkat efektivitas program;
j.        Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah & dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.
Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa. Mengukur efektivitas kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan sebelumnya.  Jika belum tersedia, auditor bekerja sama dengan top management & badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pd tujuan pelaksanaan program. 
Meskipun efektivitas program tak dapat diukur secara langsung, beberapa alternatif untuk mengevaluasi pelaksanaan program:
a.                    Proksi untuk mengukur dampak/ pengaruh,
b.                    Evaluasi oleh konsumen,
c.                    Evaluasi yang menitikberatkan pada proses bukan pada hasil.

Tingkat komplain & permintaan dari pengguna jasa dapat sebagai proksi pengukuran standar kinerja.  Evaluasi pelaksanaan program mempertimbangkan hal:
a. Apakah program tersebut relevan atau realistis
b. Apakah ada pengaruh dari program tersebut,
c. Apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, &
d. Apakah ada cara yang lebih baik dalam mencapai hasil.

Tiga kategori kegiatan VFM audit secara umum:
a.       By product VFM work
Pekerjaan VFM audit yang merupakan tujuan sekunder biasanya kurang terstruktur. Tipe pekerjaan: berupaya untuk mencari penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja & memiliki manfaat yang substansial.
b.      An arrangement review
Pekerjaan VFM audit: untuk menjamin bahwa klien melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai VFM berdasarkan peraturan formal yang ada . 
Dalam Arrangement Review Auditor dapat:
·                     mengecek & menilai keberadaan peraturan formal semacam ini. 
·                     memberikan gambaran bagi auditor untuk mereview kinerja
Pekerjaan VFM audit: untuk menjamin bahwa klien melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai VFM berdasarkan peraturan formal yang ada . 
Dalam Arrangement Review Auditor dapat:
·                     mengecek & menilai keberadaan peraturan formal semacam ini. 
·                     memberikan gambaran bagi auditor untuk mereview kinerja


c.       Performance rivew
Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara obyektif VFM yang dicapai oleh klien & membandingkannya dengan kriteria (pembanding) yang valid.  Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan kinerja masa Ialu, target yang ditetapkan sebelumnya atau kinerja organisasi sejenis lainnya.

Prasyarat pelaksanaan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik:
a.       Auditor (orang/lembaga yang melakukan audit), auditee (pihak yang diaudit), recipent (pihak yang menerima hasil audit)
b.      Hubungan akuntabilitas antara auditee (subordinate) & audit recipent (otoritas yang lebih tinggi)
c.       Independensi antara auditor & auditee
d.      Pengujian & evaluasi terdiri atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit recipent.

Auditor sebagai pihak pertama memegang peran utama dalam audit kinerja karena:
a.     dapat mengakses informasi keuangan & informasi manajemen dari organisasi yang diaudit,
b.     memiliki kemampuan profesional & bersifat independen.
Auditee sebagai pihak kedua terdiri dari manajemen atau pekerja organisasi yang bertanggungjawab kepada recipent.  Recipent merupakan pihak ke-3 yang menerima laporan yang terdiri dari beberapa kelompok antara lain: tingkatan yang lebih tinggi dalam organisasi yang sama, dewan komisaris, stockholder, masyarakat, & investor secara individual/kelompok. Untuk menjadi profesional auditor sektor publik diperlukan beberapa syarat:
a.          Seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan (audit);
·         Mempunyai pemahaman tentangg akun yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mentaati perundangan.
·         Auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktik audit.
·         Auditor harus dapat memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, & efektif.
b.          Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku.
c.           Seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggungjawab, karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi sektor publik, terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat
Dua prosedur utama praktik auditing terhadap kinerja orang secara komprehensif:
a.    management and technical review
b.    special studies.

2.6  Value For Money Sebagai Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.
Semakin pesatnya perkembangan dalam dunia usaha, menyebabkan persaingan semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya Akuntabilitas Publik pada perusahaan publik dan semakin rumitnya masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi publik dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan. Untuk mencapai Akuntabilitas Publik yang baik dengan digunakannya pengukuran kinerja Value For Money. Maka menurut Mardiasmo (2004:121) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” menyatakan bahwa:
“Akuntabilitas Publik bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjaka secara ekonomis, efisien dan efektif (Value For Money).”
Sedangkan menurut Ihyaul Ulum (2004:270) dalam bukunya “Akuntansi Sektor
Publik” menyatakan bahwa:
“Manfaat implementasi konsep Value For Money pada organisasi sektor publik
antara lain:
1.      Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2.      Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3.      Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4.      Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5.      Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) sabagai akar pelaksanaan Akuntabilitas Publik.”
Indra Bastian (2006:74) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar” menyatakan, bahwa:
“Asumsi UU No. 17/2003 membawa Akuntabilitas hasil sebagai notasi yang
pertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi dan efektivitas harus dapat direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.”
Suatu organisasi atau perusahaan pemerintah atau publik dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terlepas dari bagaimana kinerja perusahaan tersebut mencapai hasil yang ditargetkan oleh perusahaan. Dalam kaitannya dengan kegiatan perusahaan atas kinerja, manajemen memerlukan adanya laporan untuk menganalisis aktivitas kinerja tersebut yang mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dari standar atau dari criteria yang ditetapkan agar segera dapat diambil suatu tindakan perbaikan kualitas kinerja perusahaan dan para pegawai perusahaan. Bagi audit internal untuk melakukan tugas-tugas pemeriksaaan terhadap bagimana Akuntabilitas Publik
berjalan pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena bahwa hanya para satuan pengawas internal saja yang dapat menilai bagaimana kinerja yang baik menghasilkan Akuntabilitas yang baik pula, yang sesuai dengan standar yang
berlaku di perusahaan dan umum.


Daftar Pustaka
Adibrata, Achmad Basuki. Kemungkinan Penerapan Value For Money Dan Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kota Surakarta. Http://Digilib.Uns.Ac.Id/Abstrak_16980_Kemungkinan-Penerapan-Value-For-Money-Dan-Balanced-Scorecard-Sebagai-Alternatif-Pengukuran-Kinerja-Dinas-Pendapatan,-Pengelolaan-Keuangan,-Dan-Aset-Kota-Surakarta.Html. [13 Juni 2011]

Apa Nilai Untuk Uang?. Http://Www.Improvementnetwork.Gov.Uk/Imp/Core/Page.Do?Pageid=1068398. [12 Juni 2011].

Mahsun, Moh. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Http://Mohmahsun.Blogspot.Com/2011/04/Value-For-Money-Audit-Economy.Html. [13 Juni 2011]

Nilai Untuk Kebijakan Uang. Http://Www3.Imperial.Ac.Uk/Secretariat/Policiesandpublications/Valueformoney. [12 Juni 2011]

Rseno, Aji. 2011. Implementasi Konsep Value For Money. Http://Rsenoaji.Blogspot.Com/2011/01/Emplementasi-Konsep-Value-For-Money.Html. [13 Juni 2011]

3 komentar:

  1. asslamualikum...

    izin untuk dijadikan bahann referensi mbak...

    boleh ya? :D thanks

    BalasHapus
  2. ijin dijadikan bahan refensi juga yah kaka :)
    terima kasih

    BalasHapus